ju. Daya saing merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh industri nasional dan atau daerah saat ini. Menurut IMD Competitiveness Report, pada tahun 2015 peringkat daya saing Indonesia berada pada posisi 42 dari 60 negara. Bahkan peringkat ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2014 dimana Indonesia berada pada posisi 37 dari 60 negara. Posisi Indonesia juga jauh tertinggal dengan Singapura (3), Malaysia (14), Thailand (30), dan Philiphina (41).
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang merupakan amanat dari UU Nomor 3 Tahun 2014 adalah upaya pemerintah dalam menjawab tantangan global pembangunan industri yang berdaya saing. RIPIN menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan/atau Daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan industri. Adapun visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh dimana industri tangguh bercirikan: (a) struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; (b) industri yang berdaya saing di tingkat global; (c) industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Pemerintah juga telah menetapkan bahwa perindustrian diselenggarakan diataranya bertujuan untuk mewujudkan Industri Nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional yang mandiri, berdaya saing, maju dan berorientasi menjadi industri hijau serta mampu membuka kesempatan berusaha dan memperluas lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan mempertimbangkan kondisi pembangunan industri, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan dalam rangka peningkatan daya saing, maka pembangunan industri dilaksanakan dengan melakukan sinergi antara perencanaan di tingkat nasional atau pusat dan perencanaan di tingkat daerah sebagaimana yang dimaksud dalam RIPIN Tahun 2015-2035. Pembangunan Industri Nasional dan/atau Daerah juga harus sejalan dengan RPJP/M Nasional dan/atau Daerah sehingga pembangunan dapat diselenggarakan secara sinergis dan berkelanjutan.
